WAKIL PERSIDEN (JK) : TAK PERLU ADA PHK PNS BIARKAN PENSIUM ALAMIAH SAJA

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, polemik  yang kabarnya akan adanya PHK PNS atau yang lebih dikenal dengan rasionalisasi PNS yang dicanangkan oleh KemenPANRB menjadi pro dan kontra semua pihak.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai polemik untuk merumahkan jutaan (PNS). Ia menegaskan, sampai sekarang ini tidak ada rencana rasionalisasi aparatur negara itu.

‘’Jadi perlu saya jelaskan ini bukan PNS tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK (karena) pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja, ini katakanlah cuma negative growth,’’ kata Wapres di Istana Negara, Jumat (3/5) lalu.

Pertumbuhan negatif jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian menurut JK harus dilakukan, karena pemerintah ada program moratorium penambahan pegawai negeri. Sehingga harus diatur bahwa perekrutan PNS harus dibawah jumlah PNS yang pensiun.

‘’Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang. Maka terjadi pertumbuhan yang negatif jumlah PNS kita.

Ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang makin canggih, jadi pegawai bisa melayani dengan cara lebih efisien. Seperti di kantor saya (Setwapres) terasa berlebihan juga, karena dulu ada bagian arsip, fotokopi, operator telepon, yang semua sudah tidak dibutuhkan lagi akibat teknologi sudah maju,’’ pungkas JK.

Rencana sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan ada program rasionalisasi PNS mulai 2017-2019.

Tujuan alasan rasionalisasi PNS menurut dia adalah dalam upaya menciptakan PNS yang profesional dan berkompetensi tinggi, di samping mengurangi beban anggaran negara.

Pemerintah juga secara bertahap akan mengurangi 76 lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk undang-undang hingga tinggal sekitar 50 lembaga agar pemerintah lebih efektif dan efisien.

Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah bertekad menghapus jabatan eselon tiga dan empat agar struktur organisasi pemerintahan lebih ramping dengan rantai birokrasi yang pendek.

Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing berharap Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Yuddy agar menghentikan kebijakan rasionalisasi PNS.

Rencana kebijakan pemerintah itu sangat tidak humanis dan tanpa mata hati. ‘’Ini sebagai tindakan terlalu menyederhanakan terhadap pengorbanan para pegawai negeri,’’ujar pengajar pascasarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta ini.

Bila alasan yang digunakan Yuddy untuk tujuan produktivitas, pemerintah harus melalukan pembinaan melalui pendidikan, pelatihan dan pembimbingan, bukan membinasakan dengan PHK.(Sumber :Suaramerdeka)

Kami setuju dengan yang dikatakan oleh wakil persiden JK tidak perlu adan PHK PNS atau rasionalisasi biarkan terjadi pensiun secara alamiah saja. Ini harusnya dikuti dalam perekrutan pegawai jangan melebihi jumlah yang pensiun dalam setahun. Bila yang pensiun 500 orang maka pemerintah menerima CPNS baru harus setengah dari jumlah tersebut.

Semoga gagasan dari wakil Persiden (JK) yang menjadi jalan terbaik. Semoga kemenpanrb mengunakan langkah dari gagasann pak JK. Karena tak perlu lagi ada rasionalisasi yang akan membuat para PNS bingung dan kwatir. Berilah ketenangan bekerja para PNS pak menteri menpan jangan dibuat resah ya.